PPh Pasal 25 Badan tarif tahun 2018

PPh Pasal 25 (pph badan) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari sebuah badan. Apa yang dimaksud dengan badan? badan adalah entitas atau lembaga selain pribadi/perorangan baik bertujuan untuk profit maupun non profit. Badan bisa berbentu PT, CV, Koperasi, yayasan atau bentuk lainnya. Ketika sebuah badan mendapatkan penghasilan maka ada aspek pajak yang harus diperhitungkan dan dibayar. Dalam undang-undang pajak penghasilan pajak penghasilan badan di atur dalam pasal 25 dan pasal 29. Pasal 25 mengatur mengenai angsuran yang harus disetor perusahaan setiap bulan. Sedangkan pasal 29 adalah sisa kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh sebuah badan.

Lalu berapakah tarif pph badan? tarif pph badan dibagi menjadi 2, apakah badan tersebut kategori UMKM atau bukan UMKM (menengah dan besar). Perusahaan UMKM menurut pajak adalah perusahaan yang masih memiliki omset dibawah 4,8 milyar setahun. Sedangkan perusahaan non UMKM adalah perusahaan memiliki omset di atas itu. Berdasarkan PP 23 tahun 2018 tarif pajak yang berlaku untuk perusahaan umkm adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulannya. Sebelum adanya peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 yang ditandatangai oleh Presiden Jokowi, tarif pajak umkm adalah sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulannya atau tahun. landasan hukumnya adalah PP 46 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Walaupun tarifnya lebih kecil dibandingkan tarif pajak umkm sebelumnya, namun pp 46 memiliki pembatasan pengenaan tarif ini. untuk sebuah badan perseroan terbatas berlaku hanya 3 tahun, untuk persekutuan komanditer atau CV berlaku 4 tahun dan berlaku 7 tahun untuk wajib pajak pribadi yang menjalankan usaha umkm.

Ohya, tarif pajak UMKM 0,5% ini juga berlaku bagi pribadi atau perseorangan bukan badan yang menjalakan usaha. Jika anda memiliki usaha dan belum memiliki badan hukum maka anda dapat memilih tarif pajak 0,5% ini selama 7 tahun. tarif pph badan untuk UMKM sebesar 0,5% ini berlaku sejak juli tahun 2018.

Sedangkan tarif pajak untuk perusahaan non UMKM adalah sebesar 25% dari keuntungan bersih yang didapatkan oleh sebuah badan. Hal ini mengacu kepada tarif umum pph badan yang dijelaskan pada pasal 25 undang-undang PPh. Besar sekali ya tarif Pph badan ini. Oh jangan khawatir ada pemberlakukan diskon khusus jika perusahaan anda masih memiliki omset atau peredaran bruto masih dibawah 50 milyar setahun (diatur dalam pasal 31e). Tarifnya diskonnya adalah 50%. Jadi perusahaan hanya membayar sebesar 12.5% untuk bagian keuntungan bersih tertentu (ada perhitungannya lagi ya, saya tidak bahas di sini biar tidak pusing dulu).

Apakah perusahaan saya membayar begitu banyak jenis pajak? Sesungguhnya tidak, perusahaan sebagai badan hanya membayar satu jenis pajak yaitu pph badan pasal 25 (pajak penghasilan badan). Mengapa perusahaan saya harus membayar pph 21, ppn, pph sewa, pph 23, pph import? mari saya jelaskan satu-satu, pph 221 sesungguhnya tidak dibayar oleh perusahaan, itu dibayar oleh karyawan, badan hanya bertugas mengumpulkan dan menyetorkannya. pph sewa dan pph 23 perusahaan hanya bertugas memotong dan menyetornkannya, ppn perusahaan hanya bertugas memungut yang membayar adalah pelanggan. Sedangkan pph import atau pph 22, memang badan membayar pajak tersebut, namun pajak tersebut masih bisa dikreditkan atau dapat mengurangi pph badan pasal 25/29 yang disetorkan perusahaan. Kesimpulannya perusahaan sebagai badan hanya membayar satu pajak penghasilan badan yaitu pph pasar 25/29 dengan tarif sebesar 25% dari keuntungan bersih ditambah diskon atau 0,5% dari omset untuk perusahaan UMKM.

Demikian sudah cukup membantu penjelasan pph badan ini? (Artikel ini saya coba jelaskan dengan bahasa yang umum agar mudah dimengerti oleh pelaku usaha terutama UMKM).